20-07-2016 Seri Lembar Rujukan Modul Pelatihan Pemenuhan Hak- Hak Konstitusi Warga Negara
Pelatihan partisipasif adalah pelatihan yang membuka peluang bagi semua orang yang terlibat dalam proses pelatihan untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan belajar satu sama lain. Dalam proses pembelajarannya, pelatihan partisipatif ini tidak mengandaikan adanya guru dan mur ...
07-06-2016 Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional: Untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dan Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
Hidup dalam Kerentanan dan Pengabaian: Urgensi Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan Reproduksi dan Seksual Perempuan Penyandang Disabilitas dan Lansia Pem e taan Komnas Perempuan bekerjasama dengan Mitra di 5 Kabupaten dan 4 Provinsi didukung UNFPA dan Pemerintah Jepang juga dilatarbelakangi karena data ...
30-04-2016 Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UU PKDRT)
Dari waktu ke waktu kasus KDRT semakin menunjukan peningkatan yang signifikan, baik kekerasan fisik, atau psikologis, maupun kekerasan seksual dan ekonomi, yang menimbulkan ketakutan dan penderitaan berat pada seseorang. Bahwa pandangan tentang semua aturan hukum harus diatur dal ...
10-05-2015 Pedoman Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia
Pemantauan HAM berbasis gender banyak menemui tantangan. Bagaimana melanjutkan hasil pantauan yang kerap jadi deretan rekomendasi ketika sudah disampaikan ke institusi-institusi yang diharap? Hasil pantauan sering hanya bekerja pada konteks negara dan masyarakat yang bermoral peka ter ...
25-02-2015 Modul Pemulihan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Konteks Intoleransi dan Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Penegakan hukum di Indonesia terhadap kasus-kasus yang dialami oleh komunitas minoritas agama dan perlindungan terhadap korban masih jauh dari harapan. Kelengkapan hukum belum sepenuhnya bisa dijalankan apabila penjiwaan, kapasitas serta kesadaran belum dimiliki oleh aparatur negara, penegak hukum s ...
